Life, Love and Laugh

Merebaknya penjualan VCD bajakan di beberapa kota besar di Indonesia sebenarnya tidak bisa lepas dari siapa otak pelaku perbanyakan dari VCD bajakan tersebut. Kalau penjual boleh dikatakan hanya mencari keuntungan dari produk yang ia jual tanpa pernah memikirkan apakah produk tersebut original atau bukan.

Yang terkena imbasnya adalah toko-toko penjual VCD yang original dan mempunyai ijin usaha jelas. Omzet penjualan mereka jadi berkurang, keuntungan yang mereka peroleh pun makin sedikit.

Hal ini terlontar dari pembicaraan Analisa dengan salah seorang pengacara yang konsen dalam menangani permasalahan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Iman Sjahputra, SH.,SpN.,LL.M saat berada di Medan beberapa waktu lalu.

Dalam perbincangan tersebut, lulusan Master of Law, the American University, Washington College of Laws, U.S.A. ( LL.M, 1996) ini menegaskan kalau pembajakan itu sebenarnya tidak terlepas dari pihak pencipta dan produser. Kalau saja royaltinya sesuai dan pengawasan terhadap setiap produksi dilaksanakan dengan ketat, yang namanya pembajakan mungkin akan bisa ditelusuri dimana proses terjadinya.

Sebenarnya, dengan keikutsertaan Indonesia dalam pergaulan masyarakat dunia berkaitan dengan HaKI juga ditegaskan tatkala Indonesia memutuskan menjadi anggota World Intellectual Property Organization (WIPO) pada 1974. Selanjutnya, Indonesia meratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization / WTO).

Dalam persetujuan pembentukan WTO tersebut, terlampir pula perjanjian tentang aspek-aspek yang terkait dengan perdagangan HaKI (Trade Related Aspects of Intellectual Property rights – TRIPs). Kemudian, pemerintah bersama DPR menjadikannya sebagai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Semestinya, lanjut pria yang sering menulis di berbagai media ini, setelah Indonesia menjadi anggota WIPO, HaKI telah membudaya di seluruh masyarakatnya. Nyatanya, jangankan khalayak biasa, di kalangan intelektual pun yang seharusnya lebih mengenal HaKI, tingkat kesadarannya masih rendah.

Padahal HaKI telah menjadi alat perdagangan dan alat persaingan dalam perdagangan internasional. Apabila ada negara anggota WTO melakukan pelanggaran atas perjanjian TRIPs, maka dibenarkan melakukan pembalasan, sampai-sampai dibenarkan melakukan pembalasan silang (cross retaliation) oleh negara yang dilanggar haknya secara hukum internasional.

Itu sebabnya, praktisi hukum Iman Sjahputra mengkritisi keras soal memblenya penegakan hukum di bidang HaKI ini. “Memprihatinkan!” katanya. “Buktinya” Luangkan saja waktu anda sejenak menelusuri shopping mall hingga emperan toko-toko di manapun. Anda akan menemukan barang-barang bajakan yang luar biasa banyaknya. Dari barang ciptaan seperti VCD (video compact disc), CD (compact disc), optical disc, program software sampai dengan produk-produk merek terkenal (Donna Karan New York, Burbery, Calvin Klein, Hugo Boss) sangat mudah didapatkan,” ungkap Iman Sjahputra.

Tidak mengherankan, lanjut Iman, dari pembajakan kaset saja selama tahun 2001, negara telah dirugikan senilai Rp 271 miliar. Sangat jelas, kelemahannya terletak di aparat penegak hukum.

Sosialisasi tentang HaKI ini masih harus terus dilaksanakan hingga ke kalanangan masyarakat kelas bawah. Kelak dengan upaya ini, masyarakat akan mengerti betapa pentingnya melindungi hak cipta.

Satu sisi bisa mensejahterakan, satu sisi lainnya berpotensi mengundang terjadinya perbuatan melanggar hokum. Memang hal tersebut menguntungkan bagi pihak yang membajak atau menjual bajakan tersebut namun sangat merugikan bagi mereka yang mempunyai izin khusus untuk menjual produk original dan terlebih lagi yang dirugikan adalah si pemilik produk tersebut. Si pemilik produk tersebut tidak akan mendapatkan keuntungan apapun apabila karya yang diciptakannya tersebut tidak dibeli oleh masyarakat atau konsumen dalam bentuk original.

Hal pembajakan ini sudah merebah dimana-mana, secara jelas dapat kita temukan berbagai produk bajakan dapat kita temukan. Namun, tetap saja masalah Haki ini berlanjut terus. Haki dalam hal pembajakan karya ini seperti tidak mempunyai kekuatan hokum sama sekali walaupun ada hukum yang melindungi. Penegak hukum seharusnya dapat bertindak lebih tegas lagi. Bukan hanya dengan merazia barang-barang pedagang kaki lima, karena hal ini tidak akan menyelesaikan dari sumber masalah. Pedagang kaki lima hanyalah rakyat kecil yang ingin mengambil keuntungan dari celah yang ada. Yang harus diperhatikan adalah, bagaimana celah tersebut dapat diambil oleh rakyat kecil. Jelas hal ini mempunyai peran dari orang dalam produksi. Bila kinerja produksi sudah sesuai prosedur, tetapi pengawasan pun harus tetap terjaga. Pengawasan produksi inilah yang menjadi sebab terusnya bermunculan barang-barang bajakan.

Sumber :

http://japarde.multiply.com/journal/item/24/Masalah_HaKI

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: