Life, Love and Laugh

Rangkuman Aspek Hukum


BAB 1

Hukum Ekonomi

Agar di masyarakat terdapat ketertiban dalam korelasi maka berkembang aturan atau yang lazim disebut norma dan hukum seperti diuraikan sebagai berikut :

         kaidah (norma)

Norma merupakan aturan perilaku dalam suatu kelompok tertentu, dimana setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban di dalam lingkungan masyarakatnya, sehingga memungkinkan seseorang itu dinilai oleh orang lain.

Jadi, norma adalah suatu criteria bagi orang lain untuk menerima atau menolak perilaku seseorang.

Macam-macam norma :

  • norma agama : peraturan yang diterima sebagai perintah, larangan, dan anjuran yang diperoleh dari Tuhan YME, bersifat umum dan universal.
  • Norma kesusilaan : aturan hidup yang berasal dari hati sanubari manusia itu sendiri, bersifat umum dan universal.
  • Norma kesopanan : peraturan hidup yang timbul dari pergaulan manusia, berupa suatu tatanan pergaulan masyarakat.
  • Norma hukum : aturan yang bersifat mengikat kepada setiap orang yang pelaksanaanya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat Negara untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan masyarakat.

Definisi dan Tujuan Hukum

         VanKan

Hukum ialah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.

Tujuan hukum adalah untuk ketertiban dan perdamaian.

         Utrecht

Hukum ialah himpunan peraturan, baik berupa perintah maupun larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat.

         Wiryono Kusumo

Hukum ialah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya dikenakan sanksi.

Tujuan hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat.

Unsur-unsur hukum :

  • peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
  • peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa
  • peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi
  • pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas

Pengertian ekonomi

Menurut M.Manulang, ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran, dimana manusia dapat memenuhi kebutuhannya, baik barang maupun jasa.

Hukum Ekonomi

Hukum ekonomi lahir disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Di seluruh dunia, hukum berfungsi untuk mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi, dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat.

      Hukum ekonomi mempunyai dua aspek, yaitu :

         aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi, dalam arti peningkatan kehidupan ekonomi secara keseluruhan

         aspek pengaturan usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata di antara seluruh lapisan masyarakat

Hukum ekonomi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

         hukum ekonomi pembangunan : meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomiIndonesia secara nasional

         hukum ekonomi social : menyangkut pengaturan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata (hak asasi manusia)

Asas-asas hukum ekonomi :

  • asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME
  • asas manfaat
  • asas demokrasi Pancasila
  • asas adil dan merata
  • asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan
  • asas hukum
  • asas kemandirian
  • asas keuangan
  • asas ilmu pengetahuan
  • asas kebersamaan, kekeluargaan, keseimbangan, dan kesinambungan dalam kemakmuran rakyat
  • asas pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
  • asas kemandirian yang berwawasan kenegaraan

BAB 2

SUBJEK DAN OBJEK HUKUM

2.1 Pendahuluan

Orang atau person adalah pembawa hak dan kewajiban atau setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh dan menggunakan hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum disebut sebagai sebjek hokum.

Subjek hokum terdiri dari dua yakni manusia biasa dan badan hukum.

 

2.2 Manusia Biasa (Natuurlijke Person)

Manusia sebagai subjek hukum telah mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku.

Akan halnya, seorang manusia sebagai pembawa hak (subjek hukum) dimulai saat ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal dunia, sehingga dikatakan bahwa manusia hidup, ia menjadi manusia pribadi.

Sementara itu, dalam pasal 27 UUD 1945 menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dalam pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

 

2.3 Badan Hukum (Rechts Person)

   Badan hukum (rechts person) merupakan badan-badan atau perkumpulan. Badan hukum yakni orang (person) yang diciptakan oleh hukum. Oleh karena itu, badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hokum seperti manusia biasa.

Badan hukum dibedakan menjadi dua yaitu:

1.      Badan hukum publik (public rechts person)

Adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. Badan hukum ini merupakan badan-badan negara yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif (pemerintah).

2.      Badan hukum privat (privat rechts person)

Adalah badan hokum yang didirikan berdasarkan hukum sipil dan perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu.. badan hukum ini merupakan badan swasta yang didirikan orang untuk tujuan tertentu misalnya untuk kepentingan social.

 

2.4 Objek Hukum

Objek hukum menurut pasal 499 KUH Perdata, yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek dari hak milik (eigendom).

Berdasarkan pasal 503-504 KUH Perdata bahwa benda dapat dibagi menjadi dua yakni:

1.      Benda yang bersifat kebendaan (materiekegoederen)

Adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dan dirasakan dengan panca indera, terdri dari

a.       Benda berwujud, meliputi

1.      Benda bergerak, berupa benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan;

2.      Benda tidak bergerak

2.      Benda yang bersifat tidak kebendaan (immateriekegoederen)

Adalah suatu benda yang hanya dirasakan oleh panca indera saja (tidak dapat dilihat) dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan, contohnya merek perusahaan, paten dll.

Dalam KUH Perdata benda dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

1.      Barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud

2.      Barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak

3.      Barang yang dapat dipakai habis dan barang yang dipakai tidak habis

4.      Barang-barang yang sudah ada dan barang-barang yang masih akan ada

5.      Barang-barang yang dalam perdagangan dan barang-barang yang diluar perdagangan

6.      Barang-barang yang dapat dibagi dan barang-barang yang tidak dapat dibagi

Diantara keenam perbedaan diatas uang paling penting adalah membedakan benda bergerak dan benda yang tidak bergerak.

 

2.4.1 Benda Bergerak

Benda bergerak dibedakan sebagai berikut:

a.       Benda bergerak karena sifatnya, menurut pasal 509 KUH Perdata adalah banda yang dapat dipisahkan, misalnya meja, kursi dan yang dapat berpindah sendiri contohnya ternak.

b.      Benda bergerak karena ketentuan undang-undang, menurut pasal 511 KUH Perdata adalah hak-hak atas benda bergerak, misalnya hak memungut hasil atas benda-bemda bergerak, hak pakai atas benda bergerak dan saham-saham PT.

2.4.2 Benda Tidak Bergerak

Benda tidak bergerak dapat dibedakan menjadi, sebagai berikut:

a.     Benda tidak bergerak karena sifatnya, yakni tanah dan segala sesuatu yang melekat diatasnya, misalnya pohon, tumbuhan dll.

b.    Benda tidak bergerak karena tujuannya, yakni mesin alat-alat yang dipakai dalam pabrik.

c.     Banda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang, ini berwujud atas hak-hak atas benda-benda yang tidak bergerak seperti hak memungut hasil atas benda.

Dengan demikian, membedakan benda bergerak dan tidak bergerak ini penting, artinya karena hubungan dengan empat hal adalah

a.       Pemilikan

Yakni dalam hal benda bergerak berlalu asas yang tercantum dalam pasal 1977 KUH perdata, yakni bezitter dari barang bergerak adalah eigenaar (pemilik) dari barang tersebut.

b.      Penyerahan

Yakni terhadap benda bergerak dapat dilakukan penyerahan secara nyata (hand by hand) dari tangan ke tangan, sedangkan untuk benda tidak bergerak dilakukan balik nama.

 

c.       Daluarsa

Yakni untuk benda-benda bergerak tidak mengenal daluarsa, sebab bezit di sini sama dengan eigendom (pemilikan) atas benda bergerak tersebut sedangkan untuk benda-benda tidak bergerak mengenal adanya daluarsa.

d.      Pembebanan

Yakni terhadap benda bergerak dilakukan dengan pand (gadai, fidusia), sedangkan untuk menda tidak bergerak dengan hipotik adalah tanggungan untuk tanah, serta benda d\selain yanah menggunakan fidusia.

 

2.5 Hukum Benda 

Merupakan bagian dari hukum kekayaan yakni peraturan-peraturan yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang bernilai yang, sedangkan hubungan benda dengan orang dusevut hak kebendaan.

Hak kebendaan merupakan uatu kekuasaan mutlak yang diberikan kepada subjek hukum untuk menguasai suatu benda secara langsung dalam tangan siapapun benda itu berada wajib diakui dan dihormati. Sedangkan lawanya adalah hak nisbi atau hak relative.

 

2.5.1 Hak Mutlak (Hak Absolut)

Terdiri dari:

a.       Hak kepribadian, misalnya hak atas namaya. hidup, merdeka dll

b.      Hak yang terletak dalm hukum keluarga, miasalnya hubungan suami istri dan hubungan anak dan orang tua

c.       Hak mutlak atas suatu benda inilah yang disebut hak kebendaan

2.5.2 Hak Nisbi (Hak Relatif)  

Adalah semua hak yang timbul karena adanya hubungan utang-piutang sedangkan utang-piutang timbul akibat perjanian dan undang-undang.

1.      Penggolongan hak kebendaan

Di dalam KUH Perdata dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

a.       Hak kebendaan yang sifatnya memberikan kenikmatan atas suatu benda.

b.      Hak kebendaan yang sifatnya memberikan jaminan atas perlunasan utang

2.      Cara memperoleh hak milik atas suatu benda

a.       Pelekatan

b.      Daluarsa

c.       Pewarisan

d.      Penyerahan

2.6 Hak Kebendaan yang Bersifat sebagai Pelunasan Utang (Hak Jaminan)

Adalah hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan kepadanya untuk melakukan eksekisi kepada benda yang dijadikan jaminan, jika debitor melakukan wansprestasi terhadap suatu prestasi (perjanjian). Perjanjian pinjaman pengganti yakni dikatan bahwa bagi mereka yang menjamin harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama.

 

2.7  Macam-Macam Pelunasan Utang 

2.7.1 Pelunasan Utang dengan Jaminan Umum

Berdasarkan pada pasal 1131 KUH Perdata dan pasal 1132 KUH Perdata. Namun benda yang dapat dijadikan pelunasan jaminan umum dengan syarat, antara lain:

a.       Benda bersifat ekonomis (dapat dinilai dengan uang)

b.      Benda dapat dipindahtangankan haknya kepada pihak lain.

2.7.2 Pelunasan Utang dengan Jaminan Khusus

Delam hal ini, merupakan hak khusus bagi jaminan tertentu bagi pemegang gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia.

 

2.8 Gadai

Adalah hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang.

 

2.8.1 Sifat-Sifat Gadai

a. Gadai adalah untuk benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud

b. Gadai sebagai accesoir, artinya merupakan tambahan dari perjanjian pokok.

c. Adanya sifat kebendaan

d. Syarat inbezitztelling, artinya benda gadai harus keluar dari kekuasaan pemberi gadai.

e. Hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri.

f. Hak preferensi (hak untuk didahulukan)

g. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi

2.8.2 Objek Gadai

Adalah semua benda bergerak dan pada dasarnya bisa digadaikan baik benda bergerak berwujud maupun benda bergerak tidak berwujud yang berupa berbagai hak untuk mendapatkan pembayaran uang.

 

2.8.3 Hak Pemegang Gadai

a. menjual benda yang digadaikan atas kekuasaan sendiri

b. mendapatkan ganti rugi yang berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan

c. hak untuk menahan benda gadai sampai ada pelunasan

d. hak preferensi (hak untuk didahulukan) dari kreditur lain

e. hak untuk menjual benda gadai dengan perantara hakim

f. atas izin hakim tetpa menguasi benda gadai

 

2.8.4 Kewajiban-Kewajiban Pemegang Gadai

            a. bertanggungjawab atas hilangnya atau merosotnya harga baranng yang digadaikan.

            b. memberitahukan pemberi gadai jika barang gadai dijual.

            c. bertanggungjawab terhadap hasil penjualan barang gadai.

            d. mengembalikan barang gadai jika debitor melunasi utangnya.

            e. Kewajiban untuk memelihara benda gadai.

 

2.8.5 Hapusnya Gadai

            a. Hapusnya perjanjian pokok (utang piutang sudah dilunasi)

            b. Karena musnahnya benda gadai

            c. Karena pelaksanaan eksekusi

            d. Karena pemegang gadai telah melepaskan hak gadai secara sukarela

            e. Karena pemegang gadai telah kehilangan kekuasaan atas benda gadai

            f. Karena penyalahgunaan benda gadai

 

2.9 Hipotik

Berdasarkan pasal 1162 KUH Perdata adalah suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perutangan (verbintensi).

 

 

 

2.9 Sifat-Sifat Hipotik

            a. Bersifat accesoir, yakni seperti halnya dengan gadai

            b. Mempunyai sifat zaaksgevolg (droit de suite), yaitu senantiasa mengikuti bendanya

            c. Lebih didahulukan pemenuhanya dari piutang yang lain

            d. Objeknya benda-benda tetap

2.9.2 Objek Hipotik

a. Kapal Laut, dengan bobot 20 m kubik ke atas

b. Kapal terbang dan helicopter

2.10 Perbedaan Gadai dan Hipotik

a. Gadai harus disertai dengan penyerahan kekuasaan atas barang yang digadaikan,    hipotik tidak.

b. Gadai hapus jika barang yang digadaikan berpindah ke tangan orang lain, sedangkanhipotik tidak, tetapi tetap mengikuti benda-bendanya walaupun bendanya berpindahtangan ke orang lain.

            c. Satu barang tidak pernah dibebani lebih dari satu gadai walaupun tidak dilarang, tetapi beberapa hipotik yang bersama-sama dibebankan di atas satu benda adalah sudah merupakan keadaan biasa.

            d.  Adanya gadai dapat dibuktikan dengan segala macam pembuktian yang dapat dipakai untuk membuktikan perjanjian pokok, sedangkan adanya perjanjian hipotik dibuktikan dengan akta otentik.

 

2.11 Hak Tanggungan

Merupakan hak jaminan atas tanah yang dibebankan berikut benda-benda lain yang merupak satu kesatuan dengan tanah itu untuk perluasan utang dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor yang lain.

 

2.11.1 Objek Hak Tanggungan

            a. Hak Milik (HM)

            b. Hak Guna Bangunan (HGB)

            c. Hak Guna Usaha (HGU)

            d. Rumah susun

            e. Hak pakai atas tanah Negara

 

 

2.12 Fidusia

Lazin dikenal denga nama FEO (fiduciare eigendoms overdracht) merupakan suatu perjanjian accesor antara debitor dan kreditor yang isinya penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda bergerak milik debitor kepada krebitur.

Jaminan fidusia adalah hal jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

 

2.12.1 Objek Jaminan Fidusia

Adalah segal sesuatu yangd apat dimiliki dan dialihkan, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak dan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik

 

2.12.2 Perjanjian Fidusia

Adalah perjanjian yang harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.

 

2.12.3 Pendaftaran Fidusia

Adalah fidusia yang lahir pada tanggal yang dicatat dalam buku daftar fidusia dan merupak bukti kreditor sebagai pemegag jaminan fidusia yang diberikan sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran fidusia.

 

2.12.4 Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia dalam kaitannya dengan sertifikat jaminan fidusia dan tercantum dalam kata-kata,”demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berarti sertifikan jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama denga putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum yang tetap.

 

2.12.4 Larangan bagi Pemegang Fidusia

Yaitu pemegang hak fidusia dilarang untuk mengalihkan , menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain

 

 

 

2.12.5 Hapusnya Jaminan Fidusia

            a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia

            b. pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh debitor

            c. musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia

 

2.15.6 Jaminan Perseorangan (Borgtocht)

Jaminan perseorangn yakni sifat perorangan. Jadi jaminan yang lahir dari perjanjian prinsipnya hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang yang terikat dalam perjanjian, misalnya perjanjian penanggungan. Hak istemewa bagi pemegang borgtocht adalah hak uit winning (hak kekayaan debitor lebih dahulu disita) dan hak splitising (hak terlebih dahulu diadakan pemecahan utang).

 

BAB 3

HUKUM PERIKATAN

3.1  Pengertian

Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang (pihak) atau lebih, yakni pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi, begitu juga sebaliknya. Perikatan disebut juga verbintenissenrecht.

Menurut beberapa ahli hukum :

– Verbintenissenrecht menurut Wirjono Prodjodikoro adalah hukum perjanjian, bukan hokum perikatan.

– R. Subekti tidak menggunakan istilah hukum perikatan, tetapi menggunakan istilah perikatan sesuai Buku III KUH Perdata tentang perikatan. Di dalam buku III KUH Perdata memuat tentang persetujuan atau perjanjian, perbuatan yang melanggar hukum dan pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan.

Perjanjian adalah peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan suatu hal. Hubungan hukum yang terjadi akibat perjanjian adalah perikatan. Dengan kata lain, hubungan perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan.

 

3.2. Dasar Hukum Perikatan

Dasar hukum perikatan terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut :

1.      Perikatan yang timbul dari persetujuan.

2.      Perikatan yang timbul dari undang-undang.

A.     Perikatan terjadi karena undang-undang semata.

B.     Perikatan terjadi karena undang-undang akibat perbuatan manusia menurut hokum terjadi karena perbuatan yang diperbolehkan dan yang bertentangan dengan hokum.

3.      Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hokum dan perwakilan sukarela.

3.3  Asas Hukum Perjanjian

Asas-asas dalam hokum perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata, yakni menganut asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme.

            3.4.1 Asas Kebebasan berkontrak

            Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkn bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam perjanjian ini para pihak diperkenankan untuk menentukan isi dari perjanjiannya dan sebagai undang-undang bagi mereka sendiri.

            3.4.2 Asas Konsensualisme

            Bahwa Perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara pihak mengenai hal-hal pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Asas konsensualisme sering disimpulkan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu kata sepakat antara ppara pihak yang mengaitkan diri, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

            Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu

a.       Bagian Inti. Adalah bagian yang sifatnya harus ada di dalam perjanjian.

b.      Bagian bukan inti. Terdiri dari sifat yang dibawa dalam perjanjian dan sifat yang melekat secara tegas oleh para pihak.

3.4 Wansprestasi

Wansprestasi timbul akibat adanya salah satu pihak yang tidak melakukan sesuai apa yang dijanjikan misalnya lalai atau ingkar janji.

Bentuk wansprestasi ada 4 kategori yaitu:

a.       Tidak melakukan apa yanag disanggupinya akan dilakukannya

b.      Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan

c.       Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat

d.      Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

3.5 Akibat-akibat Wansprestasi

Akibat-akibat wansprestasi berupa hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang melakukan wansprestasi dapat digolongkan mejadi tiga kategori.

a.       Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur.

b.      Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian

c.       Peraliah resiko

3.5.1 Jenis-jenis resiko

1. Risiko dalam perjanjian sepihak

Risiko dalam perjanjian sepihak diatur dalam pasal 1237 KUH Perdata yakni ditanggung kreditur.

2.  Risiko dalam perjanjian timbale balik

Risiko dalam perjanjian timbale balik terbagi menjadi tiga yaitu risiko dalam jual beli, risiko tukar menukar dan risiko dalam sewa menyewa.

3.5.2 Membayar Biaya Perkara

Yang dimaksud dengan membayar biaya perkara adalah para pihak yang dikalahkan dalam berperkara diwajibkan untuk membayar biaya perkara, jika dalam berperkara sampai diajukan ke pengadilan.

Sementara itu seorang debitor yang dituduh lalai, ia dapat membela diri dengan mengajukan beberapa alas an untuk membebaskan dirinya dari hukuman. Dalam hal ini terdapat tiga kategori yakni mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa, mengajukan bahwa si berpiutang sendiri telah lalai, dan pelepasan hak.

 

3.6 Hapusnya Perikatan

Ada10 cara penghapusan suatu perikatan :

a.       Pembayaran meruapakan setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela

b.      Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan

c.       Pembaharuan utang

d.      Perjumpaan utang atau kompensasi

e.       Percampuran utang

f.        Pembebasan utang

g.       Musnahnya barang yang terutang

h.       Batal / pembatalan

i.         Berlakunya suatu syarat batal

j.        Lewat waktu

3.7 Memorandum of Understandi ng (MoU)

MoU merupakan suatu perjanjian pendahuluan yang nantinya akan diikui dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara lebih detail.

Asas kebebasan berkontrak adalah bsuatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk

a.       Membuat atau tidak membuat perjanjian

b.      Mengadakan perjanjian dengan siapapun

c.       Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya

d.      Menentukan bentuk perjanjian, tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh rambu-rambu hokum sebagai berikut :

a.       Harus memenuhi syarat sebagai kontrak

b.      Tidak dilarang oleh undang-undang

c.       Tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku

d.      Harus dilaksanakan dengan itikad baik

Kedudukan yuridis suatu MoU terdapat perbedaan

a.       Pendapat yang mengatakan bahwa MoU hanya merupakan pengikat.

b.      Pendapat yang mengatakan bahwa sekali perjanjian dibuat hanya diatur pokok-pokoknya saja.

3.7.1 Ciri-ciri Memorandum of Understanding

a. isinya ringkas, seringkali hanya satu halaman

b. berisikan hal-hal pokok saja

c. hanya bersifat pendahuluan saja

d. mempunyai jangka waktu berlakunya apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan suatu perjanjian yang lebih rinci maka perjanjian tersebut akan batal.

e. dibuat dalam bentuk perjanjian bawah tangan

f. tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa kepada para pihak untuk melakukan suatu perjanjian yang lebih detail.

 

 

3.7.2 Alasan-alasan

a. karena prospek bisnisnya belum jelas sehingga belum bisa dipastikan

b.karena dianggap penandatanganan kontrak masih lama dengan negosiasi yang a lot.

c. karena tiap-tiap pihak dalam perjanjian masih ragu dan perlu waktu dalam menandatangani suatu kontrak.

d. MoU dibuat dan ditandatangani oleh para eksekutif dari suatu perusahaan maka perlu suatu perjanjian yang lebih rinci yang dirancang dan dinegosiasi khusus oleh staf-staf yang berkaitan.

3.7.3 Tujuan Memorandum of Understanding

Tujuan MoU adalah supaya memberikankesempatan kepada pihak yang bersepakat untuk memperhitungkan apakah saling menguntungkan atau tidak jika diadakan kerjasama.

BAB 4

HUKUM DAGANG

4.1 Hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Dagang

Hubungan hukum perdata dengan  hukum dagang dapat dikatakan saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga tidak terdapat perbedaan secara prinsipil anatara keduanya.

            Berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 15 KUHD dapat dikatahui kedudukan KUH Dagang terhadap KUH Perdata. Pengertiannya, KUH Dagang merupakan hukum yang khusus ( lex specialis ), sedangkan KUH Perdata merupakan hukum yang bersifat umum ( lex genelaris ), sehingga suatu asas “ lex specialis deragot lex genelari “ artinya hukum yang khusus dapat mengesampingkan hukum yang umum.

 

4.2 Berlakunya Hukum Dagang

Menurut Mahkamah Agung, Menurut Molenggraff, dan menurut UU No. 3 1982, pengertian tentang perusahaan sebagai berikut :

 

1.    Menurut Hukum

Perusahaan adalah mereka yang melakukan sesuatu untuk mencari keuntungan dengan menggunakan banyak modal, tenaga kerja, dan dilakukan secara terus menerus, serta terang-terangan untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperniagakan barang atau mengadakan perjanijaan perdagangan.

 

 

2.    Menurut Mahkamah Agung

Perusahaan adalah seseorang yang mempunyai perusahaan jika ia berhubungan dengan keuntungan keuangan dan secara teratur melakukan perbuatan-perbuatan yang bersangkutan-paut dengan perniagaan dan perjanjian.

 

3.    Menurut Molengraff

Perusahaan ( dalam arti ekonom ) adalah keseluruha perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangankan, menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.

 

4.    Menurut UU No. 3 1982

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha bersifat tetap dan terus menerus, didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara RepublikIndonesiauntuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Maka pengusaha adalah setiap orang atau badan hukum yang lansung bertanggung jawab dan resiko di dalam perusahaan dan juga mewakilnya secara sah. Oleh karena itu, suatu perusahaan yang dijalankan oleh pengusaha dapat berbentuk sebagai berikut :

a.       Ia seorang diri saja.

b.      Ia sendiri dan dibantu oleh para pembantu.

c.       Orang lain yang mengelola dengan pembantu-pembantu.

4.3 Hubungan Pengusaha dan Pembantu-Pembantunya

Di dalam menjalankan kegiatan suatu perusahaan yang dipimpin oleh seoang pengusa melakukan usahanya seorang diri, apalagi dalam segala skala besar. Oleh karena itu diperlukan bantuan orang / pihak untuk membantu melakukan kegiatan-kegiatan usaha tersebut.

1.    Pembantu di dalam perusahaan

Adalah mempunyai hubungan yang bersifat subordinasi, yaitu hubungan atas dan bawah sehingga berlaku suatu perjanjian perburuhan, misalannya pemimpin perusahaan, pemegang prokurasi, pemimin fillial, pedagang keliling, dan pegawai perusahaan.

2.    Pembantu diluar perusahaan

Adalah mempunyai hubungan yang bersifat koordinasi, yaitu hubungan yang sejajar sehingga berlaku suatu perjanjian pemberi kuasa antara pemberi kuasa dan penerima kuasa yang akan memperoleh upah, seperti yang diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata, misalnya pengacara, notaris, agen perusahaan, makelar dan komisioner.

Dengan demikian, hubungan hukum yang terjadi antara mereka yang termasuk dalam perantara dalam perusahaaan dapat bersifat :

a.    Hubungan perburuhan, sesuai Pasal 1601 a KUH Perdata

b.    Hubungan pemberian kuasa, sesuai Pasal 1792 KUH Perdata

c.    Hubungan hukum pelayanan berkala, sesuai Pasal 1601 KUH Perdata

4.4 Pengusaha dan Kewajibannya

Menurut undang-undang ada dua macam kewajiban yang harus dilakukan (dipenuhi) oleh pengusaha yaitu :

a.    Membuat pembukuan (sesuai dengan Pasal 6 KUH Dagang, UU No. 8 1997 tentang dokumen perusahaan).

b.    Mendaftarkan perusahaannya (sesuai dengan UU No. 3 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan).

4.4.1  Membuat Pembukuan ( Dokumen Perusahaan )

            Di dalam Pasal 6 KUH Dagang menjelaskan makna pembukuan, yakni mewajibkan setiap orang yang menjalankanp perusahaan membuat catatan atau pembukuan mengenai kekayaan dan senua hal yang berkaitan dengan perushaan, sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak.

            Selain itu, dalam Pasal 2 UU No. 8 1997 yang dikatakan dokumen perusahaan adalah terdiri dari :

1.    Dokumen Keuangan

Terdiri dari catatan (neraca tahunan, perhitungan rugi laba, rekening, jurnal transaksi harian), bukti pembukuan dan data administratif keuangan yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta usaha suatu perusahaan.

2.    Dokumen Lainnya

Terdiri dari data atua setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan, meskipun tidak terkait dengan dokumen keuangan.

Sementara itu, jangka waktu untuk dokumen keuangan selama 10 tahun terhitung sejak akhir buku perusahaan yang bersangkutan, sedangkan data pendukung administarsi keuangan disimpan sesuai dengan kebutuahan perusahaan yang bersangkutan serta nilai guna dokumen tersebut. Sifat pembukuan yang dibuat oleh seorang pengusha adalah rahasia, artinya meskipun tujuan diadakannya pembukuan untuk pihak ketiga mengetahui hak-hak dan kewajibannya, namun tidak berarti secara otomatis setiap orang diperbolehkan memeriksa atau melihat pembukuan perusahaan.

Berdasarkan Pasal 12 KUH Dagang menentukan bahwa tiada seoang pun dapat dipaksa akan memperlihatkan buku-bukunya. Akan tetapt kerahasiaan pembukuan yang dimaksud oleh Pasal 12 KUH Dagang tersebut tidak mutlak, artinya bisa dilakukan terobosan denagn beberapa cara yaitu :

1.    Represention

Artinya melihat pembukuan perusahaan dengan perantara hakim

2.    Communication

Artinya pihak-pihak yang disebutkan di bawaj ini dapat melihat pembukuan pengusaha secara langsung yakni, para ahli waris, pendiri perseroan, kreditur, dan buruh yang upahnya ditentukan pada maju mundurnya perusahaan.

 

4.4.2 Wajib Daftar Perusahaan

Yang dimaksud daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan pelaksanaannya, membuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.

Daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan mengenai identitas, data serta keterangan lainnya tentang perusahaan. Dalam Pasal 3 No. 3 1982, daftar perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak yang berarti daftar perusahaan tersebut dapat digunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi.

Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya dalam daftar perusahaan, kemudian diberikan tanda daftar perusahaan yang berlaku selama 5 tahun sejak di keluarkannya dan wajib diperbaharui sekurang-kurangnya 3 yahun sebelum tanggal berlakunya berakhir.

Setiap perubahan dan penghapusan wajib dilaporkan pada kantor tempat pendaftaran perusahaan oleh pemilik atau pengurus yang bersangkutan dengan menyebutka alasan perubahan dan penghapusan dalam waktu 3 tahun setelah terjadi perubahan atau penghapusan.

Berdasarka Pasal 25 UU No.3 1982, daftar perusahaan hapus, jika terjadi :

a.    Perusahaan yang bersangkutan menghentikan segala kegiatan usahanya.

b.    Perusahaan yang bersangkutan berhenti pada waktu akata pendiriannya kadaluwarsa.

c.    Perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala kegiartan usahanya berdasarkan suatu putusan pengadilan yang elah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Dan ketentuan pidanya, adalah sebagi berikut :

a.    Barang siapa menuntut undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaan dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam denagn pidana selama-lamanya tiga bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.

b.    Barang siapa melakukan atau meyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam daftar perusahaan diancam pidana kurungsn selama-lamanya tiga bulan atau pidana denda setinggi-tingginya 1.500.000

4.5 Bentuk-Bentuk Badan Usaha

Bentuk-bentuk perusahaan secar garis besar dapat dilksifikaasikan da dilihat dari jumlah pemiliknya dan dilihat dari status hukumnya.

1.    Bentuk-bentuk perusahaan jika dilhat dari jumlah pemiliknya terdiri dari :

a.       Perusahaan Perseorangan

Adalah suatu perusahaan yang dimiliki oleh sorang pengusaha.

b.      Perusahaa Persekutuan

Adalah suatu perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja sama dalam satu persekutuan.

2.    Bentuk-bentuk perusahaan jika dilahat dari status hukumnya terdiri dari :

a.       Perusahaan berbadana hukum

Adalah sebuah subjek hukum yang mempunyai kepentingan sendiri dari kepentingan pribadi anggotanya, mempunyai harta sendiri yang terpisah dari harta anggotanya, mempunyai tujuan yang terpisah dari tujuan pribadi para anggotanya dan tanggung jawab pemegang saham terbatas kepada nilai saham yang diambilnya.

b.      Perusahaan bukan badan hukum

Adalah harta pribadi para sekutu juga akan terpakai untuk memenuhi kewajiban perusahaan tersebut, biasanya berbentuk perorangan maupun persekutuan.

Di dalam masyarakat dikenal dua macam perusahaan yaitu :

1.    Perusahaan swasta

Adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki o;eh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah, terbagi dalam tiga perusahaan swasta, antara lain :

a.       Perusahaan swasta asional

b.      Perusahaa swasta asing dan

c.       Perusahaan campuran (join venture)

2.    Perusahaan negara

Adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya milik negara. Pada umumnya perusahaan negara disebut dengan badan usaha milik negara (BUMN), terdiri dari tiga bentuk, yakni :

a.       Perusahaan jawatan (Perjan)

b.      Perusahaan umum ( Perum)

c.       Perusahaan perseroan (Persero)

4.5.1 Perusahaan Perseorangan

Adalah perusahaan swasta yang didirikan oleh pengusaha perorangan yang bukan berbadan hukum, dapat dibentuk perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan industri.

Mendirikan perusahaan dagang secara resmi belum ada, tetapi dalam praktiknya orang yang akan mendirikan perusahaan dagang dapat mengajukan permohonan dengansuratizin usaha (SIU) kepda kantor wilayah perdagangna dan mengajukansuratizin tempat usaha (SITU) kepada pemerintah daerah setempat.

Karena merupakan suatu perusahaan maka kepada pengusaha dagang dibebankan kewajiban untuk membuat catatan keuangan dan membayar pajak dan retribusi sesuai denga peraturan perundang-undangan.

 

4.5.2 Perusahaan Persekutuan Bukan Badan Hukum

Adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara bekerja sama dalam bentuk persekutuan perdata.

1.    Persekutuan Perdata (Maatschap)

Adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan kedua orang meyetorkan kekayaan usaha bersama.

Persekutuan perdata diatur dalam Pasal 1618-Pasal 1652 KUH Perdata. Unsur-unsur yang tidak kalah penting dalam persekutuan perdata adalah :

a.       Adanya pemasukan (inbreng)

Sesuai ketentuan Pasal 1619 Ayat 2 KUH Perdata yang menetapkan tipa-tiap sekutu dari persekutuan perdata diwajibkan memasukakan ke dalam kas persekutuan perdata yang mereka dirikan secara bersama-sama.

b.       Adanya pembian keuntungan atau kemanfaatan

Berdasarka asas keseimbangan pemasukan sesuai Pasal 1633 s/d 1635 KUH Perdata.

 

2.    Persekutuann Firma (Vennootshaf Order Eane Firma)

Diatur dalam Pasal 15, 16 sampai 35 KUH Dagang. Firma adalah tiap-tiap perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dibawah nama bersama, yakni anggota-anggotanya lansung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap orang ketiga.

 

3.    Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap)

Diatur dalam Pasal 15, 19 sampai 21 KUH Dagang. Dalam Pasal 19 WvK (KUH Dagang), disebutkan bahwa persekutuan komanditer adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara datu orang atau beberapa orang persekutuan yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lian yang merupakan sekutu komanditer yang bertanggung jawab sebatas sampai pada sejumlah uang yang dimasukkannya.

Dalam persekutuan komanditer terdapat sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer adalah sekutu yang menyerahkan pemasukan, selain itu juga ikut mengurusi persekutuan komanditer, sedangkan sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan pemasukan pada persekutuan komanditer dan tidak ikut serta mengeurusi persekutuan komanditer.

Persekutuan komanditer dibagi menjadi tiga yaitu :

1.      Persekutuan Komanditer diam-diam

Yakni, persekutuan komanditer yang belum menyatakan dirinya dengan terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer.

2.      Persekutuan Komanditer terang-terangan

Adalah persekutuan komanditer telah menyatakan diri sebagai persekutuan komanditer terhadap pihak ketiga.

3.      Persekutuan Komanditer dengan saham

Adalah persekutuan komanditer terang-terangan yang modalnya terdiri dari saham-saham.

 

 

 

4.5.3 Perusahaan Persekutuan Berbadan Hukum

Adalah perusahaan yang didirikan dan dimilki oleh pengusaha swasta dapat berbentuk perseroan terbatas, koperasi dan yayassan.

 

4.6 Perseroan Terbatas

Merupakan kumpulan orang yang duberi hak dan diakui oleh hukum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perserosn merujuk pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimiliki.

Dasar hukum perseroan terbatas diatur dalam UU No. 1 1995 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT.

 

4.6.1 Modal Dasar Perseroan

Terdiri dari atas seluruh nilai nominal saham. Saham yang dimaksud dapat dikeluarkan atas nama atau atas unjuk. Oleh karena itu, modal dari perseroan terbatas terdiri dari :

1.    Modal dasar (authorized capital)

Adalah keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan. Dalam Pasal 25 UUPT, modal dasar perseroan paling sedikit Rp 20.000.000. Besarnya jumlah modal dasar perseroan tidaklah menggambarkan kekuatan finansial riil perseroan, tetapi hanya menentukan jumlah maksimum modal dan saham yang dapat diterbitkan perseroan.

2.    Modal yang ditempatkan (issued capital)

Adalah modal yang disanggupi pra pendiri untuk disetor ke dalam kas perseroan pada saat perseroan didirikan. Dalam Pasal 26 Ayat 1 UUPT disebutkan,yakni pada saat pendirian perseroan paling sedikit 25% dari modal harus telah ditempatkan sebagaimana dengan modal dasar. Modal yang ditempatkan belum memberikan kekuatan finansial riil perseroan, karena modal yang ditempatkan tersebut belum berupa uang tunai atau belum ada sama sekali dalam kas perseroan.

3.    Modal yang disetor (paid capital)

Adalah modal perseroan yang berupa sejumlah uang tunai atau bentuk lainnya yang diserahkan pda pendiri kepada kas perseroan. Pasal 26 ayat 2 UUPT menyebutkan yakni setiap penempatan modal tersebut di atas harus telah disetorkan paling sedikit 50% dari nominal setiap saham yang dikeluarkan, sedangkan ayat 3 menentukan bahwa seluruh saham yang dikeluarkan harus disetorkan secara penuh pada saat pengesaham perseroan dengan penyetorn sah.

4.6.2 Organ Perseroan

Didalam Pasal 1 butir 2 UUPT secara tegas menyebutkan bahwa organ dari perseroan terdiri dari :

1.    Rapat umum pemegang saham (RUPS)

Adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.

Adapun wewenang dari RUPS, antara lain :

a.       Mengubah anggaran dasar

b.      Menambah dan mengurangi modal perseroan

c.       Memberikan persetujuan laporan tahunan dan pengesahaan laporan keuangan atau perhitungan tahunan

d.      Mengangkat anggota direksi dan menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi

e.       Membrikan persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utnag seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan

f.        Membrikan keputusan untuk mengajukan permohonan pernyataan kepalitan kepada pengdilan negeri

g.       Meyetujui rancangan penggabungan dan peleburan perseroan

h.       Memberikan keputusan pembuburan perseroan

4.6.3 Direksi

Adalah organ perseroan yang bertanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili baik di dalam maupun luar pengadilan, sehingga dapat dikatakan bahwa direksi memiliki tugas dan wewenang ganda, yakni melaksanakan pengurus dan perwakilan perseroan.

 

4.6.4 Komisaris

Adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secar umum dan khusus serta memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan perusahaan. Syarat menjadi komisaris PT adalah organ perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan palit atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan palit karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktulimatahun sebelum pengangkatan.

 

4.7 Penyatuan Perusahaan

Dalam membentuk suatu perseroan dapat dilakukan berbagai cara, yakni dengan penyatuan perusahaan secara :

1.    Penggabungan (merger)

Adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan ke dalam satu perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang menggabungkan diri telah berakhir kedudukannya sebagai badan hukum (perusahaan), karena dibubarkan dan dilikuidasi, sedangkan yang masih ada adalah perusahaan yang menerima penggabungan. Cara penggabungan dapat dilakukan horizontal(kombinasi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang kegiatannya masih dalam lini bisnis yang sama atau menghasilkan produk yang sama), dan secara vertikal (kombinasi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang kegiatannya menunjukkan adanya hubungan sebagai produsen-supplier atau menggabungkan diri kepada yang menghasilkan produk-produk yang berbeda dalam rangkaian proses produksi).

2.    Peleburan (konsolidasi)

Merupakan peleburan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan yang baru sama sekali, sementara tiap-tiap perusahaan yang meleburkan diri berakhir kedudukannya sebagai badan hukum atau perusahaan.

3.    Pengambilalihan (akuisisi)

Adalah pembelian seluruh atau sebagian saham dalam satu atau lebih oleh perusahaan atau pemilik perusahaan lainnya. Namun, perusahaan atau perusahaan-perusahaan yang diambil alih sahamnya tetap hidup sebagai badan hukum atau perusahaan hanya saja di bawah kontrol perusahaan yang diambil alih saham-sahamnya itu. Akuisisi dapat dibedakan menjadi akuisisi internal, yakni pengambil alihan terhadap perusahaan target yang masih berada dalam satu grup bisnis, sedangkan akuisisi eksternal merupakan pengambilalihan perusahaan target yang berada di luar grup bisnis perusahaan yang mengakuisisi.

 

4.8 Pembubaran dan Likuidasi Perseroan Terbatas

Pembubaran dan likuidasi perseroan terbatas berpedoman pada Pasal 114 UUPT dapat terjadi karena :

a.    Keputusan RUPS

b.    Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir

c.    Penetapan pengadilan

Jika perseroan telah bubar maka perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.

 

4.9 Koperasi

Adalah perserikatan yang memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung). Pembentukan koperasi diatur dalam UU No. 25 1992 tentang Perkoperasian. Tujuan koperasi untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya pada khususnya dan masyarakt pada umumnya serta ikut serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

 

4.9.1 Fungsi dan Peran Koperasi

Adapun fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut :

a.    Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota kususnya dan masyarakat apda umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

b.    Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas manusia dan masyarakat.

c.    Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.

d.    Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

4.9.2 Pendirian Koperasi

Koperasi dapat didirikan oleh orang perseorangan (koperasi primer) maupun badan hukum itu sendiri (koperasi sekunder). Namun untuk membentuk koperasi primer sekurang-kurangnya ada 20 orang, sedangkan untuk koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya tiga koperasi. Usahanya koperasi adalah yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggotavuntuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.

Adapun modal koperasi terdiri dari :

a.    Modal sendiri, meliputi simpanan poko, simpanan wajib dan dana cadangan dan hibah.

b.    Modal pinjaman, dapat berasal dari anggota, dari koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya.

c.    Penerbitansurat berharga dansurat utang lainnya, dan sumber lain yang sah.

4.9.3 Modal Koperasi

Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuti dapat berasal dari :

1.    Simpanan Pokok

Adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota pada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

2.    Simpanan Wajib

Adalah jumlah simpanan tertentuyang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

3.    Dana Cadangan

Adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

4.    Hibah

Adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada pihak lain.

Selain itu, modal pinjaman dapat berasal dari:

a.       Koperasi lainnya dan atau anggotanya

b.      Bank dan lembaga keuangan lainnya

c.       Penerbitan obligasi dansurat utang

d.      Sumber lain yang sah

4.9.4        Sturktur Organisasi Koperasi

Seperti halnya organisasi-organisasi lainnya, organisasi koperasi juga mempunyai perangkap kerja. Berdasarkan Pasal 21 UUK 1992 memiliki perangkat koperasi yaitu :

1.    Rapat Anggota

Adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanannya diatur dalam anggaran dasar.

Kewengan dari rapat anggota menetapkan antara lain :

a.       Anggaran dasar

b.      Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi

c.       Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas

d.      Pengesahan pertanggungjwaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya

e.       Pembagian hasil usaha

f.        Penggabunga, peleburan, pembagian dan pembuburan koperasi

2.    Pengurus

Pengurus sebagai pemegang kuasa rapat anggota diangkat untuk mada jabatan paling lamalimatahun. Tugas pengurus berdasarkan Pasal 30 UUK 1992 adalah:

a.       Mengelola koperasi dan usahanya

b.      Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi

c.       Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas

d.      Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib

e.       Memelihara daftar buku anggota da pengurus

Kewenangan dari pengurus adalah :

a.       Mewakili koperasi di dalam dan diluar pengdilan

b.      Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru

c.       Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota

3.    Pengawas

Pengawas koperasi dipilih oleh para anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengawas bertanggung jawab kepada anggota-anggota. Berdasarkan Pasal 39 UUK 1992, tugas dari pengawas adalah :

a.       Malakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan dalam pengelolaan koperasi

b.      Membuat laopran tertulis tentang hasil pengwasannya

Kewenangan dari pengawas adalah :

a.       Meneliti catatan yang ada pada koperasi dan

b.      Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

4.10          Yayasan

Adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota yang dikelola oleh pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial. Dalam UU No. 16 2001 , yayasan merupakan suatu “badan hukum” dan dapat menjadi badan hukum wajib memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu, yakni :

1.    Yayasan terdiri dari atas kekayaan yang terpisahkan

2.    Kekayaan yayasan diperuntuka untuk mencapai tujuan yayasan

3.    Yayasan mempunyai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan

4.    Yayasan tidak mempunyai anggota

Mendirikan suatu yayasan harus dilakukan secara otentik, yakni dengan akta notaris dan memperoleh status badan hukum setelah akte pendiriannya disahka oleh Menteri Kehakiman dan HAM. Selain itu, dalam akta pendirian suatu yayasan harus memuat hal-hak seperti :

a.    Anggaran dasar dan

b.    Keterangan-keterangan lain yang diangap perlu (sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai pendiri, pembina, pemgurus dan pengawas yayasan ang meliputi nama, alamat, pekerjaan, temapat dan tanggal lahir serta kewarganegaraan).

1.    Pembina

Adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan dan memegang kekuasaan tertinggi. Kewenangan ini tidak dapat diberikan kepada pengurus ataupun pengawas yang meliputi :

a.       Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar yayasan

b.      Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas

c.       Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan

d.      Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahuna yayasan

e.       Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembuburan yayasan

Sedangkan yang dapat diangkat sebagai anggota pembina adalah :

a.       Orang perseorangan sebagai pendiri yayasan

b.      Mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk maksud dan tujuan yayasan

Kewajiban pokok dari pembina adalah :

a.       Mengadakan rapat tahunan sekurang-kurangnya satu tahun, tujuannya untuk melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban yayassan untuk tahun yang akan datang.

b.      Dalam rapat tahunan, pembina melakukan evaluasi terhadap kekayaan, hak dan kewajiban yayasan pada waktu lampau sebagai dasar pertimbaangan bagi perkiraan mengenai perkembangan yayasan untuk tahun yang akan datang.

c.       Pengesahaan dan pemeriksaan laporan tahunan yang disusun oleh pengurus dan ditanda tangani oleh pengurus dan pengawas.

2.    Pengurus

Adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Pengurus adalah perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina. Pengurus yayasan mempunyai tugas dan kewenangan melaksanakan kepengurusan dan perwakilan yang harus dijalankan semata-mata utuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Susunan pengurus sekurang-kurangnya seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara.

3.    Pengawas

Adalah orga yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Susunan pengawasan dalam suatu pengawas harus terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang pengawas yang berwenang. Tuga dan tanggung jawabnya diatur di dalam anggaran dasar dengan masa jabatanlimatahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

4.    Pembuburan Yayasan

Yayasan dapat dibubarkan seperti organ-organ lainnya. Yayasan itu dibubarkan atau dapat bubar karena :

a.       Jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir

b.      Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai

c.       Putusan pengadilan yang telah memperolah kekuatan hukum tetap, yakni berdasarkan alasan :

         Yayasan melanggar ketertiban hukum dan kesusilaan

         Tidak mampu membayar uangnya setelah dinyatakan pailit atau

         Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut

5.    Yayasan Asing

Dalam hal yayasan asing tidak berbadan hukumIndonesiadapat dilakukan kegiatannya di wilayahIndonesia, jika kegiatan yayasan tersebut tidak merugikan masyarakat, bangsa dan negaraIndonesia. Selain itu ketentuan mengenai syarat dan tata cara yayasan asing diatur dalam peraturan pemerintah.

 

 

 

 

4.11          Badan Usaha Milik Negara

Adalah persekutuan yang berbadan hukum yang didirikan dan dimiliki oleh negara. Perusahaan negara adalah perusahaan dalam bentuk apapun yang modal seluruhnya merupakan kekayaan negara RepublikIndonesia, kecuali jika ketentuan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.

Hal ini diatur berdasarkan UU NO. 9 1969 yang telah diperbaharui UU No. 19 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Jadi badan usaha milik negara dapat berupa (berbentuk) perusahaan jawatan (perjan) atau deparment agency, perusahaan umum (perum) atau public corporation.

4.11.1    Perusahaan Jawatan (Perjan) atau Deparment Agency

Adalah BUMN yang seluruh modalnya termasuk kedalam anggaran belanja negarayang menjadi hak dari departemen yang bersangkutan. Perjan bertujuan untuk pengabdian dan melayani kepentingan masyarakat yang ditunjukan untuk kesejahteraan umum (public service) dengan tidak mengabaikan syarat efesiensi, efektivitas dan ekonomis serta pelayanan yang memuaskan.

Ciri-ciri pokok Perjan adalah :

a.    Menjalankan public service atau pelayanan kepada masyarakat

b.    Bagian dari departemen atau direktorat jendral atau direktorat atau pemerintah daerah tertentu. Modal Perjan termasuk bagian anggran belanja yang menjadi hakdari departemen yang bersangkutan.

c.    Mempunyai hubungan hukum public.

d.    Pengawasan dilakukan baik secara hirarki maupun fungsional

e.    Pada prinsipnya pegawai-pegawai perjan adalah pegawai negeri sipil namun adala pula yang berstatus sebagai buruh perusahaan yang dibayar dengan upah harian.

4.11.2    Perusahaan Umum ( Perum ) atau Public Corportion

Adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak dibatasi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa peyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Jadi tujuan perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau asa yang bermutu tinggi dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Sifat usaha perum lebih menitikberatkan pada pelayanan umum baik pelayanan maupun penyediaan barnag dan jasa.

4.11.3    Perusahaan Perseroan (Persero)

Adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya yerbagi dalam saham yang seluruh atau sebagian palig sedikit 51% sahamnya dimiliki negara Indonesia, yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 12 1998 menentukan bahwa terhadap persero berlaku prinsip-prinsip pereroan terbatas sebagaimana diatur UU No. 1 1995 tentang Perseroan Tebatas. Tujuan dan maksud didirikannya persero untuk menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuau baik di pasar dalam negeri maupun internasional dan memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

 

BAB 7

Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan adalah kekayaan berupa hak yang mendapat perlindungan hukum, sedangkan intelektual adalah kegiatan intelektual bedasarkan kegiatan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi, ciptaan, dan penemuan di bidang teknologi dan jasa.

 

Dalam ilmu ekonomi, hak kekayaan intelektual merupakan harta kekayaan khusunya hukum benda (zakenrecht) yang mempunyai objek benda intelektual, yaitu benda yang tidak berwujud yang bersifat immaterial.

Intellectual property right (IPR) adalah perlindungan terhadap hasil karya manusia baik hasil karya yang berupa aktivitas dalam ilmu pengetahuan, industri, kesusastraan, dan seni.

Dalam pasal 7 TRIPS (tread related aspect of intellectual property right) diajabrkan tujuan dari perlindungan dan penegakan HKI adalah untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan penggunaan pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan social dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual :

  • prinsip ekonomi : bentuk yang akan memberi keuntungan kepada pemilik
  • prinsip keadilan : mendapat perlindungan dalam kepemilikan
  • prinsip kebudayaan : daapt meningkatkan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia
  • prinsip social : mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara

Berdasarkan WIPO, hak atas kekayaan intelektual dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta (copyrights), dan hak kekayaan industri (industrial property rights).

 

Hak kekayaan industri meliputi paten, merek, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.

 

Pengertian hak cipta menurut pasal 1 ayat 1 UU nomor 19 tahun 2002 adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak cipta terdiri dari:

         hak ekonomi (economic rights) adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait

         hak moral (moral rights) adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

Fungsi dan Sifat Hak Cipta

      Hak cipta berfungsi untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

      Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, sehingga hak cipta dapat dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau lainnya.

Cipta yang dilindungi :

  • buku, program, dan semua hasil karya tulis lain
  • ceramah, kuliah, pidato
  • alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
  • lagu atau musik dengan atau tanpa teks
  • drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime
  • seni rupa dalan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan
  • arsitektur
  • peta
  • seni batik
  • fotografi
  • sinematografi
  • terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lain dari hasil pengalihwujudan

Masa berlaku hak cipta

         hak cipta atas suatu ciptaan berlaku selama hidup pencipta dan terus menerus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia

         hak atas ciptaan dimiliki atau dipengang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan

         untuk perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 tahun sejak penerbitan

         untuk ciptaan yang tidak diketahui siapa penciptanya, dan peninggalan sejarah dan prasejarah benda budaya nasional dipegang oleh negara, tanpa batas waktu

         untuk ciptaan yang belum diterbitkan dipegang oleh Negara

         untuk ciptaan yang sudah diterbitkan penerbit sebagai pemegang hak cipta, jangka waktu berlaku selama 50 tahun sejak penerbitan

Pendaftaran Hak Cipta

Pendaftaran ciptaan tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta, pendaftaran hanyalah untuk mempermudah pembuktian jika ada sengketa.

Lisensi

Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan suratperjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan hukum selama jangka waktu lisensi dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jendral Hak Cipta.

Penyelesaian sengketa

Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atau dapat diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

Pelanggaran Terhadap Hak Cipta

Diatur dalam pasal 72 dan 73 UU nomor 19 tahun 2002 yang dapat dikenakan hukum pidana dan perampasan oleh negara untuk dimusnahkan.

Hak Paten

Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan.

            Invensi adalah ide investor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi,dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Lingkup Paten

Paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.

Paten yang tidak diberikan untuk invensi, yaitu :

         proses atau produk, pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketetiban umum, atau kesusilaan

         metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan atau pembedahan yang ditetapkan terhadap manusia dan atau hewan

         teori metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika

Jangka Waktu Paten

Berdasarkan pasal 8 UU nomor 14 tahun 2001, paten diberikan jangka waktu selama 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tidak dapat diperpanjang. Untuk paten sederhana diberi jangka waktu 10 tahun.

Permohonan Paten

Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi. Permohonan paten diajukan dengan membayar biaya kepada Direktorat Jendral Hak Paten Departemen Kehakiman & HAM.

 

 

Pengalihan Paten

Berdasarkan pasal 66 UU nomor 14 tahun 2001, paten dapat dialihkan baik seluruh atau sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan undang-undang.

Paten Sederhana

Paten sederhana hanya diberikan untuk satu invensi, dicatat, dan diumumkan di direktorat jendral sebagai bukti. Paten sederhana tidak dapat dimintakan lisensi wajib.

Penyelesaian Sengketa

Pemegang paten berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga terhadap siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dengan perundang-undangan ini.

Pelanggaran terhadap hak paten akan dikenakan hukum pidana dan perampasan oleh negara untuk dimusnahkan.

Hak Merek

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, warna,atau kombinasi yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan barang atau jasa.

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu.

Jenis-jenis Merek :

  • merek dagang : merek pada barang yang diperdagangkan untuk membedakan dengan barang sejenisnya
  • merek jasa : merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan untuk membedakan dengan jasa sejenisnya
  • merek kolektif : merek yang digunakan pada barang atau jasa degan karakteristik yang sama yang diperdagangkan untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenisnya.

 

 

 

Merek yang tidak dapat didaftar

Tidak dapat didaftar apabila mengandung unsure yang bertentangan dengan peraturan undang-undang, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum, dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohon pendaftarannya.

Pendaftaran merek diajukan kepada DirJen Merek Departemen Kehakiman dan HAM.

Jangka waktu merek yaitu 10 tahun sejak penerimaan dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama.

Hak merek dapat dialihkan baik seluruh atau sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan undang-undang.

Merek yang ditolak, yaitu :

         ada persamaan dengan yang sudah terdaftar

         ada persamaan dengan merek yang sudah terkenal

         ada persamaan dengan indikasi geografis yang dikenal

         merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum

         merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambing atau simbol negara

         merupakan tiruan atau menyerupai cap atau tanda atau setempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah

Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek :

         merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan

         merek digunakan untuk jenis barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan

Penyelesaian Sengketa dapat dengan gugatan ganti rugi atau dengan perhentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Setiap tindak pidana terhadap merek dikenakan sanksi pidana kurungan dan denda.

Perlidungan Varietas Tanaman

Perlidungan varietas tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan Negara, diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaan dilakukan oleh kantor perlindungan varietas tanaman.

Varietas tanaman yang dapat diberi perlindungan adalah dari jenis atau spesies tanaman baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama.

Ketentuan Penamaan Varietas :

         nama tersebut dapat terus digunakan meskipun masa perlidungan telah habis

         pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas

         dilakukan oleh pemohon PVT dan didaftarkan pada kantor PVT

         Apabila tidak sesuai dengan ketentuan kedua, kantor PVT berhak menolak penamaan

         Apabila nama sudah digunakan, pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut

         Nama varietas dapat juga diajukan sebagai merek dagang

Jangka waktu PVT sesuai pasal 4 UU nomor 29 tahun 2000 adalah 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan.

Hak untuk menggunakan varietas dapat meliputi :

  • memproduksi atau memperbanyak benih
  • menyiapkan untuk tujuan propagasi
  • mengiklankan
  • menawarkan
  • menjual atau memperdagangkan
  • mengekspor
  • mengimpor
  • mencadangkan untuk keperluan di atas

Dalam pasal 9 UU nomor 29 tahun 2000, menyebutkan pemegang hak PVT berkewajiban :

         melaksanakan hak PVT di Indonesia

         membayar biaya tahunan PVT

         menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia kecuali apabila PVT secara teknis dana atau ekonomis tidak layak dilaksanakan diIndonesia

Peralihan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Dapat beralih karena :

         pewarisan

         hibah

         wasiat

         perjanjian dalam bentuk akta notaries

         sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang

Permohonan wajib lisensi dapat dilakukan dengan alasan :

         hak PVT yang bersangkutan tidak digunakan diIndonesia

         hak PVT telah digunakan dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat.

Berakhirnya Hak Perlindungan Varietas Tanaman karena berakhirnya jangka waktu, pembatalan, dan pencabutan.

Sanksi tindak pidana terhadap PVT dikenakan sanksi pidana kurungan dan denda.

Rahasia Dagang

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Ruang Lingkup Rahasia Dagang

Rahasia dagana akan mendapat perlindungan apabila :

         informasi dianggap bersifat rahasia hanya diketahui sepihak

         informasi dianggap mempunyai nilai ekonomi

         informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Objek Rahasia Dagang :

  • formula
  • metode pengolahan bahan kimia dan makanan
  • metode dalam menyelenggarakan usaha
  • daftar konsumen
  • tingkat kemampuan debitur mengembalikan kredit
  • perencanaan
  • rencana arsitektur
  • tabulasi data
  • informasi teknik manufaktur
  • rumor perancangan
  • rencana pemasaran
  • perangkat lunak computer
  • kode akses
  • PIN
  • Data pemasaran
  • Rencana usaha

 

Pengalihan hak rahasia dagang, dengan cara :

         pewarisan

         hibah

         wasiat

         perjanjian tertulis

         sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang

Perbuatan yang tidak dianggap pelanggaran rahasia dagang :

         didasarkan pada kepentingan pertahanan, keamanan, kesehatan ,atau keselamatan masyarakat.

         Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan

Desain Industri

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi seta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Lingkup Desain Industri

Diberikan untuk desain industri yang baru. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

Jangka waktu perlindungan terhadap hak desain industri diberikan 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tercatat dalam daftar umum desain industri dan diumumkan dalam berita resmi desain industri.

Subjek desain industri adalah yang berhak memperoleh hak desain industri, yakni pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.

Pemegang hak desain memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain idustri, kecuali untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

Pendaftaran desain industri, permohonan hanya dapat diajukan untuk satu desain industri dan beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau yang memiliki kelas yang sama.

Pengalihan hak desain industri dengan pewarisan hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lainnya yang dibenarkan oleh peraturan undang-undang.

Pemegang hak desain industri berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan atas hak desain industri, kecuali diperjanjikan lain.

Penyelesaian sengketa dapat dengan menggugat ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Sanksi tindak pidana terhadap desain industri yaitu dikenakan sanksi pidana kurungan dan denda.

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, sebagian atau seluruhnya saling berkaitan, serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor, dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersbut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersbut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang  diberikan oleh negara RepublikIndonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Jangka waktu perlindungan terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu yaitu selama 10 tahun sejak pertama kali desain tersebut di eksploitasi secara komersial di mana pun atay sejak tanggal penerimaan.

Subjek desain tata letak sirkuit terpadu adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.

Pengalihan hak dilakukan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan undang-undang.

Pemegang hak berhak memberikan lisensi kepada pihak lain bedasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan dalam pasal 8 UU nomor 32 tahun 2000. Setiap perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam daftar umum dan diumumkan dalam berita resmi desaintata letak sirkuit terpadu.

Penyelesaian sengketa, pemegang hak dapat menggugat siapa pun yang denga sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan dalam pasal 8 UU nomor 32 tahun 2000 yang diajukan ke pengadilan niaga berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan.

Sanksi setiap tindak pidana  terhadap desaintata letak sirkuit terpadu yaitu dikenakan sanksi pidana kurungan dan denda.

 

BAB 8

PASAR MODAL

8.1 Pengertian

Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek atau perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya atau lembaga profesi yang berkaitan dengan efek untuk melakukan transaksi jual beli.

Tujuan pasar modal adalah mempercepat proses ikut sertanya masyarakat dalam pemilikan saham menuju pemerataan pendapatan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana.

Efek adalahsuratberharga yang berupasuratpengakuan utang,suratberharga komersal, saham, obligasi, tanda bukti utang, bukti right, waran.

 

8.2 Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1995, tentang pasar modal

2. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995, tentang Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal.

3. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995, tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pasar Modal.

4. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 645/KMK.010/1995, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548 Tahun 1990 tentang Pasar Modal.

5. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 646/KMK.010/1995, tentang Pemilikan Saham  atau Unit Penyertaan Reksadana oleh Pemodal  Asing.

6. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 647/KMK.010/1995, tentang Pembatasan Pemilikan Saham Perusahaan Efek oleh Pemodal  Asing.

7. Keputusan Presiden No. 117/1999 tentang Perubahan atas Keppres No. 97/1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 115/1998.

8. Keputusan Presiden No. 120/1999 tentang Perubahan atas Keppres No. 33/1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana terakhir dengan Keppres No. 113/1998

9. Keputusan Presiden No. 121/1999 tentang Perubahan atas Keppres No. 183/1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang telah diubah dengan Keppres No. 37/1999.

10. Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 38/SK/1999 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

 

8.3 Produk dalam Pasar Modal

1. Saham

  Saham merupakan penyertaan dalam modal dasar suatu perseroan terbatas, sebagai tanda bukti penyertaan tersebut dikeluarkansurat saham/surat kolektif kepada pemegang saham.

  Hak Pemilik Saham antara lain deviden, suara dalam RUPS, peningkatan modal atau selisih nilai.

2. Obligasi

  Obligasi merupakansurat pernyataan utang dari perusahaan kepada para pemberi pinjaman.

  Hak Pemilik Obligasi antara lain pembayaran bunga, pelunasan utang, peningkatan nilai modal.

3. Reksadana

  Reksadana merupakan sertifikat yang menjelaskan bahwa pemilik menitipkan uang kepada pengelola reksadana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar uang atau pasar modal.

  Hak pemilik sertifikat reksadana antara lain deviden, peningkatan nilai modal, hak menjual kembali.

 

 

 

 

8.4 Para Pelaku dalam Pasar Modal

1. Pelaku

  Pelaku, yakni pembeli dana/modal baik perorangan maupun kelembagaan/badan usaha yang menyisihkan kelebihan dana/uangnya untuk usaha yang bersifat produktif, serta adanya penjual modal/dana, yaitu perusahaan yang memerlukan dana atau tambahan modal untuk keperluan usahanya.

2. Emiten

  Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum atau perusahaan yang memperoleh dana melalui pasar modal.

3. Komoditi

  Komoditi adalah barang yang diperjualbelikan, dapat berpa bursa uang, modal, timah, karet, tembakau,minyak,emas,perkapalan, asuransi dan lain-lain.

4. Lembaga Penunjang

  Lembaga Penunjang adalah yang erkait dalam kegiatan pasar modal serta lembaga-lembaga swasta yang terkait sebagai profesi penunjang.

5. Investasi

  Investasi merupakan kegiatan menanamkan modal, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan harapan mendapatkan sejumlah keuntungan.

 

8.5 Instansi Yang Terkait dalam Pasar Modal

8.5.1 Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)

  Tugas dan Fungsi BAPEPAM:

1.      Pembinaan,pengatur dan pengawasan sehari-hari.

2.      Mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

3.      Bertindak sebagai wasit yang adil bagi pelaku pasar modal, yakni perusahaan yang go publik, penjamin emiten, investor, broker.

4.      BAPEPAM bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Kewenangan  BAPEPAM :

1.      Memberi izin usaha, izin perorangan, persetujuan, dan mewajibkan pendaftaran.

2.      Menetapkan persyaratan dan tata cara penyertaan pendaftaran serta menyatakan penundaan atau membatalkan pendaftaran.

3.      Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan dalam hal-hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dan atau peraturan pelaksanaannya.

4.      Melakukan pemeriksaan terhadap emiten, perusahaan publik, dan pihak yang disyaratkan memiliki izin usaha, izin perorangan, persetujuan atau pendaftaran.

5.      Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang BAPEPAM.

6.      Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek pada bursa efek atau menghentikan transaksi bursa atau efek tertentu.

7.      Menetapkan instrumen lain sebagai efek.

8.5.2 Bursa Efek

  Bursa Efek adalah lembaga yang menyelengarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran, jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, sehingga dapat disimpulkan bursa efek adalah pihak yang mengambil alih fungsi BAPEPAM yang pertama sebagai pelaksana pasar modal.

 

8.5.3 Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)

  Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelengarakan jasa kliring dan penjamin penyelesaian transaksi bursa.

 

8.5.4.LembagaPenyimpanandanPenyelesaian(LPP)
Lembaga Penyimapana dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan custodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain.

 

8.6 Reksadana

Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyrakat pemodal, untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.   

           

8.7 Lembaga Penunjang dalam Pasar Modal

Lembaga penunjangdalam pasar modal merupakan pendukung/penunjang beroperasinya suatu pasar modal. Dalam menjalankan fungsinya lembaga penunjang terdiri dari :

 

 

1.      Penjamin Emisi

Adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten, dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.

2.      Penanggung (guarantor)

Penanggung, yakni untuk memperkuat dan untuk kepercayaan pemodal maka diperlukan jasa penanggung yang akan membayar pinjam pokok maupun bunga yang dibayar tepat waktu, sehingga nkewajiban penanggung kepada pemodal akan timbul jika emiten tidak mampu dan lalai memenuhi kepentingan pemodal.

3.      Wali amanat

Adalah perwakilan untuk kepentingan pemodal.

4.      Perantara perdagangan efek

Adalah seorang yang dapat dipercaya untuk menyampaikan harga jual dan beli saham/obligasi yang disediakan oleh bursa efek.

5.      Pedagang efek (dealer)

Adalah pemodal yang melakukan jual beli efek. Namun, yang dapat menjadi pedagang efek adalah lembaga-lembaga yang sudah mendapat izin usaha dari MenteriKeuanganRI.

6.      Perusahaansurat berharga

Adalah perusahaan yang tercatat di bursa efek mengkhususkan diri tidak hanya perdagangan efek, tetapi melakukan kegiatan underwriter, perantara perdaganan efek dan penyediaan jasa pengelola dana.

7.      Perusahaan pengelola dana

Adalah suatu perusahaan yang ditunjuk oleh pemodal untuk melakukan pengelola dana dan penyimpanan dana.

8.      BiroAdministrasiEfek(BAE)
Adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten untuk melakukan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek dan memberikan informasi terhadap perubahan pemilikan.

8.8  Profesi Penunjang dalam Pasar Modal

  Profesi penunjang dalam pasar modal, antara lain

1.      Notaris

Adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di BAPEPAM.

2.      Konsultan hukum

Adalah pihak yang memberikan pendapat dari segi hukum mengenai segala kewajiban yang mengikat perusahaan yang hendak go public secara hukum, sehingga dalam proses penjualan efek calon pembeli memperoleh informasi yang akurat.

3.      Akuntan publik

Adalah seorang yang bertanggungjawab memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan perusahaan yang hendak go public dan bukan kebenaran atas laporan keuangan.

4.      Perusahaan penilai

Adalah pihak yang melakukan kegiatan penilaian kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang hendak go public.

8.9  Larangan dalam Pasar Modal

Larangandalampasarmodal misalnya:
1. Penipuan dan manipulasi dalam kegiatan perdagangan efek

    Penipuan dan manipulasi dalam kegiatan perdagangan efek adalah setiap pihak dilarang secara langung maupun tidak langsung, antara lain:

a.       Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana atau cara apapun.

b.      Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta meterial atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai kedanaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan, menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

c.       Setiap pihak dilarang dengan cara apapun membuat pernyataan, memberikan keterangan secara meterial tidak benar, menyesatkan, sehingga pada saat pernyataan dibuat atau keterangan telah diberikan menetapkan mempengaruhi harga efek di bursa efek.

d.      Setiap pihak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak baik dialrang melakukan dua transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga efek di bursa efek tetap naik atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan efek.

2.  Perdagangan orang dalam (insider trading)

       Adalah seseorang yang membocorkan informasi terhadap indormasi rahasia yang belum diumumkan kepada masyarakat, sehingga dapat merugikan pihak lain.

   3. Larangan bagi orang dalam

          a. Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek dimaksud

                   b. memberikan informasi orang dalam kepada pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek.

4. Larangan bagi pihak yang dipersamakan dengan orang dalam

       a. Setiap pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang lain.

       b. Setiap pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dan kemudian memperolehnya tanpa melawan hukum tidak dikenakan larangan yang berlaku bagi orang dalam sepanjang informasi tersebut disediakan oleh emiten atau perusahaan publik tanpa pembatasan.

5. Perusahaan efek yang memiliki informasi orang dalam

       Perusahaan efek yang memiliki informasi orang dalam mengenai emiten atau perusahaan publik dilarang melakukan transaksi efek emiten atau apabila perusahaan publik tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri, tetapi atas perintah nasabahnya dan perusahaan efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai efek yang bersangkutan.

 

8.10          Sanksi terhadap larangan

1.      Sanksi administrasi, seperti

a.       Peringatan tertulis,

b.      Denda,

c.       Pembatasan kegiatan usaha,

d.      Pembekuan kegiatan usaha,

e.       Pencabutan izin usaha,

f.        Pembatalan perjanjian,

g.       Pembatalan pendaftaran.

2.      Sanksi Pidana

a.       Dikenakan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran pidana di bidang pasar modal.

b.      Bentuk sanksi, terdiri dari

1)      Pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda setinggi-tingginya Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2)      Penjara paling lama (sepuluh tahun dan denda setinggi-tingginya Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

 

BAB 9

PERLINDUNGAN KONSUMEN

9.1 Pengertian

            Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Noo. 8 1999, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

            Di dalam istilah ekonomi dikenal dengan konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaatan akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen anatara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Jadi pengertian yang terdapat dalam UU No. 8 1999 adalah konsumen akhir.

            Pelaku usaha merupakan orang atau lembaga yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilyah hukum RepublikIndonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Misalnya koperasi, BUMN, korporasi, importir, perdagangan dan lain-lain.

 

9.2 Asas dan Tujuan

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkanlimaasas yang relavan dalam pembangunan nasional, yaitu :

1.      Asas Manfaat

Adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan dan pelaku usaha secara keseluruhan.

 

2.      Asas Keadilan

Adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakank kewajibannya secara adil.

3.      Asas Keseimbangan

Adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelau usaha, da pemerintah dalam arti material maupun spiritual.

4.      Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan dalam konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5.      Asas Kepastian hukum

Yakni, baik pelaku maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Tujuan perlindungan konsumen adalah :

1.      Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen unuk melindungi diri.

2.      Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari ekses negatif pemakaian baang dan atau jasa.

3.      Meningkatkan pemerdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

4.      Menetapkan sistem perlindungan konsume yang mengandung unsur kepastian hukun dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi.

5.      Menunbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

6.      Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan.

9.3 Hak dan Kewajiban Konsumen

Berdasarkan Pasal 4 dan 5 UU No. 8 1999, hak dan kewajiban konsumen, sebagai berikut :

1.    Hak Konsumen

a.       Hak atas kenyamanan, kemanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.

b.      Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa, sesusai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

c.       Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.

d.      Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan.

e.       Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

f.        Hak untuk mendapat pembinanan dan pendidikan konsumen.

g.       Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya.

h.       Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidaka sebagaimana mestinnya.

i.         Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2.    Kewajiban Konsumen

a.         Membaca, mengikuti petunjuk informasi dan, prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan.

b.        Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.

c.         Menbayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakti.

d.        Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

9.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 6 dan 7 UU No. 8 1999, hak dan kewajiban pelaku usaha sebagai berikut :

1.    Hak Pelaku Usaha

a.       Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan.

b.      Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

c.       Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

d.      Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.

e.       Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2.    Kewajiban Pelaku Usaha

a.       Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

b.      Melakukan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

c.       Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur tidak diskrimitatif, pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan, pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.

d.      Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkam ketentuan standar mutu barang dan atau jasayang berlaku.

e.       Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barnag dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan.

f.        Memberi kompensasi ganti rugi dan atau pengantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau di manfaatka tidak sesuai dengan perjanjian.

9.5 Pebuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha

Dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal17 UU No. 8 1999 mengatur perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagai berikut :

1.    Larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa, misalnya :

a.       Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.

b.      Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah hitungan sebagaimana yang diyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.

c.       Tidak sesuai dengan ukuran , takran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut yang sebenarnya.

d.      Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistinewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.

e.       Tidak sesuai degan mutu, tingkatan, kmposisi sebagaimana yang dinyatakan dalam label barang dan atau jsa tersebut.

f.        Tidak sesuai dengan janji yang diyatakan dalam label atau promosi barang an atau jasa tersebut.

g.       Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan.

h.       Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal.

i.         Tidak memasang label atau penjelasan barang yang memnuat barang, ukuran, berat atau isi, komposisi serta keterangan lain untuk penggunaan yang harus dibuat.

j.        Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk menggunakan barang dalam bahasaIndonesia.

Pelaku usaha yang melakukan pelnggaran atas larangan diatas tersebut, dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. Jadi pelaku usaha dengan atau memberikan informasi yang jelas dan lengkap.

2.    Larangan dalam menawarkan / mempromosikan / mengiklankan

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-oleh

a.       Barang tersebut telah memenuhi dan atau memiliki potongan harga, harga khusus,gaya atau mode tertetu.

b.      Barang tersebut dalam keadaan baik dan atau baru.

c.       Barang dan atau jasa tersebut telah dan atau memiliki sponsor, persetujuan keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja tertentu.

d.      Barang dan atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor atau afiliasi.

e.       Barang dan atau jasa tersebut tersedia.

f.        Barang terebut tidak mengandung cacat tersembunyi.

g.       Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu.

h.       Barang tersebut berasal dari daerah tertentu.

i.         Secara langsung atau tidak lang sung merendahkan barang dan atau jasa.

j.        Menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya tidak mengadung resiko.

k.      Menaawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa, dilarang melakukan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

3.    Larangan dalam penjualan secara obral / lelang

Pelaku usaha dalam penjualan yang dilakukan melalui obral / lelang dilarang mengelabui / menyesatkan konsumen misalnya :

a.       Menyatakan barang dan atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat.

b.      Menyatakan barang dan atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu.

c.       Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud menjual barang lain.

d.      Tidak meyediakan barang dalam jumlah tertentu atau dalam jumlah cukup denga maksud menjual barang yang lain.

e.       Tidak menyediakan jada dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain.

f.        Menaikkan harga atau tarif barang dan atau jasa sebelum melakukan obral.

4.    Larangan dala periklanan

Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan, misalnya :

a.       Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang jasa.

b.      Mengelabui jaminan / garansi terhadap barang dan atau jasa.

c.       Membuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai barang dan atau jasa.

d.      Tidak membuat informasi mengenai resiko pemakaian barang dan atau jasa.

e.       Mengeksploitasi kejadian dan atay seseorang tanpa seizin yang berwenang atau peersetujuan yang bersangkutan.

f.        Melanggar etika dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

9.6 Klausula Baku dalam Perjanjian

Di dalam Pasal 18 UU No. 8 1999, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausulabakupada setiap dokumen dan atau pejanjian antara lain :

1.    Menyatakan penglihan tanggung jawab pelaku usaha.

2.    Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.

3.    Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli konsumen.

4.    Menyatakan pemberian kuasa langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran.

5.    Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunanaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.

6.    Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual.

7.    Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha.

8.    Menayatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha terhadap barnag yang dibeli oleh konsumen.

Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula bakuyang letak atau bentuknya sulit dilhat atau tidak dapat dibaca oleh konsumen.

 

9.7 Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Di dalam  UU No. 8 1999 diatur Pasal 19 samapai dengan Pasal 28 mengatur tanggung jawab kesalahan pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan memberi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, kerugian konsumen.

Bentuk kerugian konsumen dengan ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang dan atau jasa yang sejenis, perawatan kesehatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam Pasal 27 disebutkan hal-hal yang membebasakan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen apabila :

1.    Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksud untuk diedarkan.

2.    Cacat barang timbul pada kemudian hari.

3.    Cacat timbul akibat ditatatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang.

4.    Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen.

5.    Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 tahun sejak barang dibeli atau lewat jangka waktu yang diperjanjikan.

9.8 Sanksi

Sanksi yang diberikan oleh UU No. 8 1999 yang tertulis dalam Pasal 60 samapai dengan Pasal 63 dapat berupa sanksi administratif, sanksi pidana pokok serta tambahan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan haikm, pembayaran ganti rugi, kewajiban penarikan barang dari peredaran atau pencabutan izin usaha.

 

BAB 10

ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT

10.1 Pengertian

Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1999 monopoli adalah suatu bentuk penguasaan  atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau suatu kelompok pelaku usaha.

Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 mengenai pelaku usaha yaitu setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang dididrikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupn bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Praktik monopoli berdasarkan UU No 5 Tahun 1999 adalah suatu usaha pemusatan kekuatan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Persaingan tidak sehat berdasarkan UU No 5 Tahun 1999, “Persaingan Antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dana atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

 

10.2 Asas dan Tujuan

Pelaku usaha berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Tujuan UU No 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut

1.      Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional

2.      Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat

3.      Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

4.      Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha

10.3 Kegiatan yang Dilarang

1. Monopoli

Adalah situasi pengadaan barang dagangan tertentu (lokal atau nasional) k\sekurang-kurangnya sepertiga dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok, sehingga harganya dapat dikendalikan.

2. Monopsoni

Adalah keadaan pasar yang tidak seimbang, yang dikuasai oleh seorang pembeli; oligopsoni yang terbatas pada seorang pembeli

3. Penguasaan Pasar

Adalah proses, cara atau pembuatan menguasai pasar. Dengan demikian, pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan pasar baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pelaku usaha lainnya.

4. Persekongkolan

Adalah berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan.

5. Posisi Dominan

Artinya pengaruhnya sangat kuat, dalam pasal 1 angka 4 UU No 5 Tahun 1999 menyebutkan posisi dominan merupakan suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berari dipasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa yang dikuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya dipasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, akses pada pasokan, penjualan, serta untuk menyesuaikan pasokan dan permintaan barang atau jasa tertentu.

6. Jabatan Rangkap  

Dalam pasal 26 UU No 5 Tahun 1999 dikatan bahwa seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain.

7. Pemilikan Saham

Adalah pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis, melakukan usaha dalam bidang samapada pasar bersangkutan yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang sama.

8. Penggabungan Peleburan dan Pengambilalihan

Pasal 28 UU No 5 Tahun 1999, mengatakan bahwa pelaku usaha  yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang menjalankan perusahaan yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam menjalankan perusahaan tindakan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang akan mengakibatkan praktik monopili dan persaingan tidak sehat dan secara tegas dilarang.

   

10.4 Perjanjian yang Dilarang

1. Oligopoli

Adalah keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang hanya berjumlah sedikit, sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar.

2. Penetapan harga

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian antara lain

a.       Perjanjian menetapkan harga atas barang dan jasa yang harus dibayar

b.      Perjanjian mengakibatkan pembeli yang harus membayar dengan harga berbeda

c.       Perjanjian dengan pe;aku usaha pesaingnya

d.      Perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerimaan barangdan/jasa tidak menjual atau memasok

3. Pembagian wilayah 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau lokasi pasr terhadap barangdan/jasa.

4. Pemboikotan

Pelaku pasar dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingknya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam dan luar negeri.

5. Kartel

Pelaku pasar dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingknya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/ pemasaran suatu barang dan/ jasa.

6. Trust

Pelaku pasar dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingknya yang melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perorangan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup tiap-tiap perusahaan.

 

 

7. Oligopsoni

Dilarang membuat perjanjian yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembeli atau penerimaan pasokan.

8. Integrasi vertikal

Dilarang membuat perjanjian yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/ jasa.

9. Perjanjian tertutup

Dilarang membuat perjanjian bahwa pihak yang menerima barang dan/ jasa hanya akan mmasok dan tidak memasok kembali barang dan/ jasa kepada pihak tertentu.

10. Perjanjian dengan pihak luar negeri

Dilarang membuat perjanjian yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

 

10.5 Hal-Hal yang Dikecualikan dari UU Anti Monopoli 

1. Perjanjian yang dikecualikan

a. Hak atas kekayaan intelektual, termasuk lisensi, paten, merk dagang, hak cipta dll

b. Waralaba

c. Standar teknis produk barang dan atau jasa

d. Keagenan yan isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok

e. Kerjasama pnelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar

f. Perjanjian internasional

2. Perbuatan yang dikecualikan

            a. Perbuatan pelaku usaha yang tergplong dalam pelaku usaha

            b. Kegiatan usaha koperasi uang khusus melayani anggotanya

3. Pebuatan dan atau perjanjian yang diperkecualikan

            a. Pebuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan UU

b. Pebuatan dan atau perjanjian yang bertujuan untuk ekspor

 

10.6 Komisi Pengawasan Persaingan Usaha

Adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya melakukan praktik monopoli dan/ persaingan usaha tidak sehat.

Adapun tugas dan wewenang KKPU, antara lain

1.      Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang telah ibuat oleh pelaku usaha

2.      Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/ tidakan pelaku usaha

3.      Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisaris

4.      Memberikan saran dan pertimbangan kebijaksanaan pemerintah

5.      Menerima laporan dari masyarakat dan/ dari pelaku usaha tentang dugaan praktik monopoli

6.      Melakukan penelitian tentang dugaan praktik monopoli

7.      Melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan praktik monopoli

8.      Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan orang yang mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang

9.      Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi

10.  Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undnag ini

10.7 Sanksi

1. Sanksi administrasi

Adalah berupa penetapan pembatasan perjanjian, pemberhentian intergrasi vertikal, perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan posisi dominan, penetapan pembatalan atas penggabungan, peleburan dan pengambilalihan badan usaha, penetapan pembayaran ganti rugi, penetapan denda serendah-rendahnya satu miliar rupiah atau setinggi-tingginya dua puluh lima miliar rupiah.

2. Sanksi pidana pokok dan tambahan

Adaalh dimungkinkan apabila pelaku usaha melanggar integrasi vertikal, perjanjian dengan pihak luar negeri, melakukan monopoli, melakukan monopsoni, penguasaan pasar, posisi dominan, pemilikan saham penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dikenakan denda minimal dua puluh lima miliar rupiah dan stinggi-tingginya seratus miliar rupiah.

Bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran berat akan dikenai hukuman sesuai pasal 10 KUH Pidana berupa

1.      Pencabutan izin usaha

2.      Larangan kepada pelaku usaha menduduki jabatan direksi atau komisaris

3.      Penghentian kegiatan 

BAB 11

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

11.1 Pendahuluan

Undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban ini didasarkan pada asas-asas sebagai berikut

1.      Asas Keseimbangan

Adalah di satu pihak terdapat ketentuan yang mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, sedangkan pihak lain dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

2.      Asas Kelangsungan Usaha

Adalah terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3.      Asas Keadilan

Adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tiap-tiap tagihan terhadap debior dengan tidak mempdulikan kreditor lainnya.

4.      Asas Integrasi

Adalah sistem hukum formil dan hokum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Dengan demikian UU kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan perlindungan bagi kepentingan para kreditor umum/konkuren yang perluasannya didasarkan pada ketentuan pada pasal 1131 Yo pasal 132 KUH Perdata, terdapat kelemahan dalam pelunasan utang piutang.

 

11.2 Pengertian Pailit

Menurut Black’s Law Distionary adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung mengelabui pihak kreditornya.

Dalam pasal 1 butir 1 kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 butir 4, debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.

 

11.3 Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Kepailitan

Berdasarkan Pasal 2 adalah sebagai berikut

1.      Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas

2.      Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasana untuk kepentingan umum.

3.      Debitor adalah bank maka permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan BankIndonesia

4.      Debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring, penjamin dan lain-lain yang berhubungan dengan dana masyarakat.

5.      Debitor adalah perusahaan asuransi, reasuransi, dana pension atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.

11.4 Keputusan Pailit dan Akibat Hukumnya

Dalam pasal 21 Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Namun, ketentuan sebagaimana dalam pasal 21 di atas tidak berlaku terhadap barang-barang sebagi berikut.

1.      Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya

2.      Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan

3.      Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban member nafkah menurut undang-undang

11.5 Pihak-Pihak Terkait dalam Pengurusan Harta Pailit

Pihak-pihak yang terlibat adalah

1. Hakim pengawas bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit

2. Kurator bertugas melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit

3. Panitia kreditor bermaksud memberikan nasihat kepada Kurator

11.6 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Dalam pasal 222, penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor.

Sementara itu, penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan kepada debitor yng tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.

Dalam hal penundaan hutang, hakim pengawas berkewajiban melakukan pengawasan pembayaran utang tetap berdasarkan

a.       Prakarsa hakim pengawas

b.      Permintaan pengurus atau permintaan satu atu lebih kreditor

Namun, Pasal 244 tidak berlaku penundaan kewajiban pembayaran utang, antara lain,

a.       Tagihan yang dijamin oleh gadai, jaminan, fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan

b.      Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan atau pendidikan yang sudah harus dibayar

c.       Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu

11.7 Pencocokan (Verifikasi) Piutang

Merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam proses kepailitan karena dengan pencocokan piutang inilah nantinya ditentukan perimbangan dan urutan hak dari masing-masing kreditor, yang dilakukan paling lambat 14 hari sejak putusan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hokum tetap. Dalam hal ini, hakim pengawas dapat menetapkan

a.       Batas akhir pengajuan tagihan

b.      Batas akhir verifikasi pajak

c.       Hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditor

Semua kreditor menyerahkan piutangnya masing-masing kepada curator disertai dengan perhitungan tertulis lainnya. Dengan demikian curator berkewajiban untuk melakukan pencocokan antara perhitungan-perhitungan yang dimasukan dengan catatan dan keterangan bahwa debitor telah pailit.

 

11.8 Perdamaian

Debitor pailit berhak untuk menawarkan rencana perdamaian (accord) kepada para krediturnya. Namun, apabila kreditor pailit mengajukan rencana perdamaian, batas waktunya paling lambat delapan hari sebelum rapat pencocokan piutang.

Apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada panitera, hakim pengawas harus menentukan

a.       Hari terakhir tagihan

b.      Tanggal dan waktu rencana peramaiaan

Sementara itu, pengadilan berkewajiabn menolak pengesahan perdamaian apabila

a.       Harta debitor termasuk benda untuk mana dilaksanakan untuk menahan suatu benda

b.      Pelaksanaan pedamaian tidak cukup terjamin

c.       Pedamaian itu dicapai karena penipuan atau persekongkolan

Perdamaian atau pengesahan jika ditolak debitor pailit tidak dapat lagi menawarkan perdamaian dalam kepailitan tersebut. Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap merupakan alas hak yang dapat dijalankan terhadap debitor dan semua orang yang menanggung pelaksanaan perdamaian.

 

11.9 Permohonan Peninjauan Kembali

Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, permohonan peninjauan kembali dapat diajukan apabila

a.       Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa dipengadilan sudah ada, tetapi belum ditentukan

b.      Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

BAB 12

PENYELESAIAN SENGKETA

1.1  Pendahuluan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Sengketa terjadi karena terdapat situasi dimana satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Perasaan tidak puas akan segera muncul ke permukaan apabila terjadi conflict of interest. Pada umumnya di dalam kehidupan bermasyarakat ada beberapa cara menyelesaikan konflik yakni proses penyelesaian sengketa yang ditempuh dapat melalui cara-cara formal maupun informal.

 

1.2  Cara-cara  Penyelesaian Sengketa

1.2.1. Negosiasi

Negosiasi adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lain.

1.2.2. Mediasi

Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.

Unsur-unsur mediasi :

          Merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.

          Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.

          Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.

          Tujuan mediasi untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

1.2.3 Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian. Konsiliator berkewajiban untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya mengenai duduk persoalannya.

1.2.4. Arbitrase

Arbitrase adalah usaha perantara dalam meleraikan sengketa. Menurut Subekti, arbitrase merupakan suatu penyelesaian sengketa oleh seorang wasit yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk atau menaati keputusan yang akan diberikan wasit yang mereka pilih.

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Suatu arbitrase tidak menjadi batal walaupun disebabkan oleh suatu keadaan seperti meninggalnya salah satu pihak, bangkrutnya salah satu pihak, novasi, keadaan tidak mampu membayar salah satu pihak, pewarisan, serta berakhirnya perjanjian pokok.

Di Indonesia terdapat dua lembaga arbitrase yakni BANI dan BAMUI.

Arbitrase dibagi ke dalam 2 jenis yaitu:

a.       Arbitrase Volunter (ad hoc)

Merupakan arbitrase yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu.

b.      Arbitrase Institusional

Merupakan suatu lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen sehingga tetap berdiri untuk selamanya dan tidak bubar meskipun perselisihan yang ditangani telah selesai diputus.

            Pemberian pendapat oleh lembaga arbitrase menyebabkan kedua belah pihak terikat padanya. Apabila tindakannya ada yang bertentangan dengan pendapat tersebut maka dianggap melanggar perjanjian. Sementara itu, pelaksanaan keputusan arbitrase nasional dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pihak.

Syarat-syarat untuk dijadikan suatu putusan arbitrase :

a.       Para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase.

b.      Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.

c.       Sengketa hanya di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan.

d.      Sengketa tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Parapihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur:

a.       Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diketahui palsu atau dinyatakan palsu.

b.      Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan dan yang disembunyikan oleh pihak lawan.

c.       Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemerisaan sengketa.

1.2.5 Peradilan

Pengadilan menurut UU No.2 Tahun 1986 adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum. Hakim atau pengadilan adalah penegak hukum. Sementara itu Pasal 2 UU No. 4 Tahun 2004, penyelenggara kekuasaan nkehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkunga peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

 

1.2.6. Peradilan Umum

Peradilan umum adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang pada umumnya mengenai perkara perdata dan pidana.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh:

a.       Pengadilan Negeri

Adalah pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kotamadya atau ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, yang dibentuk dengan keputusan presiden.

Pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

b.      Pengadilan Tinggi

Adalah pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi yang dibentuk dengan undang-undang.

Pengadilan tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding, juga berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan yang mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya.

 

 

c.       Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain, yang berkedudukan di ibukota negara RepublikIndonesia.

Mahkamah Agung bertuagas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan dari semua lingkungan peradilan, karena

a.       Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.

b.      Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

c.       Lalai memenuhi syarat-syarat yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau seorang wakilnya khusus dikuasakan untuk itu dengan tenggang waktu pengajukan 180 hari yang didasarkan atas alasan, seperti

a.       Didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.

b.      Setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.

c.       Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut.

d.      Mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya.

e.       Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.

f.        Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: